PDIP Beri Rapor Merah Anies Baswedan, Relfy Harun: Berarti Memang Gubernur Gagal
BACANEWS.ID - Dianggap tidak ada peningkatan selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta di tahun 2020, Anies Baswedan diberi rapor merah oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta.
Penilaian PDIP terhadap Anies tersebut berkaitan dengan beberapa sektor strategis yang berdampak langsung pada kebutuhan rakyat banyak di DKI Jakarta.
"Kinerja Gubernur Anies Baswedan setahun ini tidak meningkat dan cenderung buruk," kata Sekretaris Fraksi PDIP DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo.
PDIP juga menyodorkan beberapa bukti dari buruknya kinerja Anies Baswedan.
Sesuai dengan janji kampanye yang tertuang dalam RPJMD Gubernur Anies Baswedan menargetkan penyediaan perumahan rakyat sebanyak 232.214 unit. Namun hingga 2020 ini baru terpenuhi sejumlah 780 unit.
Kemudian baru 8.348 jumlah izin OKE OCE yang mendapatkan Izin usaha mikro kecil padahal janjinya akan menyediakan 200 ribu lapangan usaha baru untuk rakyat.
Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menegaskan untuk tetap objektif dalam menilai kinerja Anies.
Karena PDIP telah menunjukkan sejumlah angka dan data yang nyata dari kinerja Anies, maka Refly Harun menegaskan bahwa Anies Baswedan telah gagal.
"Kalau saya, kalau disodorkan oleh angka-angka itu, sepanjang angka itu akurat seperti itu, maka berarti memang Gubernur Anies gagal," ucapnya, seperti dikutip Pikiranyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Jumat, 1 Januari, 2021.
"Penyediaan lapangan kerja juga yang jauh dari rencana awal juga bisa dibilang itu gagal," sambungnya.
Kemudian Refly juga menanggapi pernyataan PDIP yang menyinggung adanya intoleransi di dunia pendidikan semasa Anies menjabat.
"Intoleransi di dunia pendidikan ini menurut saya agak ngarang sedikit, kita tidak bisa mengambil satu fenomena lalu memberikan kesimpulan umum bahwa sudah terjadi intoleransi di masa Anies," ucapnya.
Apalagi dengan karakter orang-orang di Jakarta yang sangat terbuka, maka menurutnya kejadian kemarin soal guru yang membuat pertanyaan ujian tentang Anies dan Megawati tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah sikap umum dari lembaga pendidikan.
"Tidak bisa kita katakan itu adalah sikap dari lembaga pendidikan, apalagi sikap dari pemerintahan provinsi DKI Jakarta," tuturnya.
Oleh karena itu Refly meminta agar lebih objektif dalam menilai kinerja Anies Baswedan, ia juga mengaku masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dari seorang Anies.
"Jadi kita harus objektif saja, saya juga melihat bahwa banyak hal yang harus dilakukan oleh Anies Baswedan dari kritik-kritik ini," ucapnya.
Namun ia kurang setuju jika angka kemiskinan yang naik di DKI Jakarta hingga 4,53 persen sepenuhnya disalahkan kepada pemerintah daerah.
"Kalau semua diserap di daerah dan menjadi tanggung jawab daerah, lalu kemudian pusat apa kerjanya, apakah pusat kemudian tidak punya statistik akhirnya," tuturnya.
mbung Refly Harun.
Karena menurutnya dalam konteks DKI Jakarta, pemerintah daerah dan pusat memiliki tanggung jawab yang sama, keduanya pun memiliki dana yang hampir sama banyaknya.
"Jadi kalau kita ingin menyalahkan angka kemiskinan meningkat, maka ya barangkali itu kesalahan dua pemerintah, daerah dan pusat," ucapnya.
Oleh karena itu Refly Harun membenarkan kritik dari fraksi PDIP DKI Jakarta tersebut karena menyertakan data dan angka yang valid dan bisa dijadikan bahan untuk berargumentasi.
"Jadi kalau mau melakukan kritik, memang kritik tersebut haruslah kritik yang didasarkan pada data dan angka, sehingga dia justified untuk dikatakan sebagai sebuah kritik. Saya suka ketika kritik itu menyertakan angka-angka," tuturnya.
Namun bicara soal partai yang kerap memusuhi Anies Baswedan, ia mengaku bahwa saat ini terdapat dua partai yaitu, PDIP dan PSI yang getol mengkritik Anies.
"Kesimpulan yang sama untuk Anies Baswedan barangkali akan ada juga di 2021, 2020 karena pada dasarnya PDIP dan PSI adalah partai-partai garis keras terhadap pemerintahan Anies Baswedan," tutup Refly Harun.
Perlu diketahui, PDIP menyebutkan lima indikator jeleknya kinerja Gubernur Anies, yaitu:
1. Penyediaan rumah rakyat.
2. Penyediaan lapangan kerja.
3. Angka kemiskinan naik.
4. Nilai NPS JakLingko -3.07 persen (negatif).
5. Intoleransi di dunia pendidikan.***