Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko
BACANEWS.ID - Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN Kombatan) mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Moeldoko.
Desakan itu menyusul peristiwa politik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat sepihak yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.
KLB sepihak ini kemudian memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Ketua Umum DPN Kombatan Budi Mulyawan mengatakan, cara pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko (Kepala Staf Presiden) adalah langkah yang merusak dan tidak membangun sistem kepartaian yang sehat.
"Langkah politik Moeldoko dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan melailui pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan, karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini," demikian kata Budi, Sabtu (6/3).
Kata Budi, jika pemerintah kemudian membiarkan tindakan pembantunya maka bisa diasumsikan Presiden Jokowi memberikan restu pada mantan Panglima TNI.
Beberapa dampak yang menjadi analisa DPN Kombatan, diantaranya saat hasil kerja KLB di Sibolangit itu didaftarkan ke Kemenkumham. Termasuk kepolisian yang berujung pada pemerintahan Jokowi secara menyeluruh.
"Apapun alasannya, langkah politik Moeldoko sebagai Kepala KSP telah menyimpang dari visi dan misi Preseden Jokowi. Kewibawaan Presiden Jokowi sedang “dirongrong”, Moeldoko secara sistimatis dan massif sedang membangun kekuatan politik pribadinya," demikian katanya. (*)
Desakan itu menyusul peristiwa politik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat sepihak yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.
KLB sepihak ini kemudian memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Ketua Umum DPN Kombatan Budi Mulyawan mengatakan, cara pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko (Kepala Staf Presiden) adalah langkah yang merusak dan tidak membangun sistem kepartaian yang sehat.
"Langkah politik Moeldoko dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan melailui pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan, karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini," demikian kata Budi, Sabtu (6/3).
Kata Budi, jika pemerintah kemudian membiarkan tindakan pembantunya maka bisa diasumsikan Presiden Jokowi memberikan restu pada mantan Panglima TNI.
Beberapa dampak yang menjadi analisa DPN Kombatan, diantaranya saat hasil kerja KLB di Sibolangit itu didaftarkan ke Kemenkumham. Termasuk kepolisian yang berujung pada pemerintahan Jokowi secara menyeluruh.
"Apapun alasannya, langkah politik Moeldoko sebagai Kepala KSP telah menyimpang dari visi dan misi Preseden Jokowi. Kewibawaan Presiden Jokowi sedang “dirongrong”, Moeldoko secara sistimatis dan massif sedang membangun kekuatan politik pribadinya," demikian katanya. (*)