Lebih Sering Urus Ormas Ketimbang Militer, Hadi Tjahjanto Layak Dicopot Dari Panglima TNI
BACANEWS.ID - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didesak dicopot dari jabatannya.
Sebab desakan pencopotan karena dinilai tidak fokus pada kemiliteran menyusul adanya dua peristiwa tragis yang menimpa TNI.
Dua peristiwa tragis itu antara lain: tenggelamnya KRI Nanggala 402 dan juga gugurnya Kepala BIN Daerah Papua akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata saat melintasi Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
Dalam pengamatanan politisi PAN Ahmad Yohan, Panglima TNI lebih sering mengurusi organisasi massa ketimbang profesional dalam bidang kemiliteran hingga berujung jatuhnya korban dari instansi TNI.
“Panglima TNI yang lebih sering urusin Ormas ketimbang fokus ke profesional kemiliteran. Penertiban Ormas itu tugas Polri. Terkecuali Polri tidak mampu. Kalau Menhan dan Panglima TNI malfunction, untuk apa dipertahankan. Mundur saja kalau begitu,” tegas Yohan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/4).
Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai menteri yang menjaga pertahanan negara.
Bahkan Yohan menilai Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai tidak memiliki wawasan politik dan ekonomi kemaritiman yang baik.
"Sebagai negara archipelago, maka sumber daya ekonomi kita adalah sektor maritim. Ini yang harus dijaga mati-matian dengan sistem dan infrastruktur militer yang mumpuni,” ujarnya.
"Makanya, wawasan politik ekonomi kemaritiman menteri juga jangan ecek-ecek dong. Ketahanan pangan itu sudah ada kementerian teknisnya,” tandasnya.(RMOL)
Sebab desakan pencopotan karena dinilai tidak fokus pada kemiliteran menyusul adanya dua peristiwa tragis yang menimpa TNI.
Dua peristiwa tragis itu antara lain: tenggelamnya KRI Nanggala 402 dan juga gugurnya Kepala BIN Daerah Papua akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata saat melintasi Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
Dalam pengamatanan politisi PAN Ahmad Yohan, Panglima TNI lebih sering mengurusi organisasi massa ketimbang profesional dalam bidang kemiliteran hingga berujung jatuhnya korban dari instansi TNI.
“Panglima TNI yang lebih sering urusin Ormas ketimbang fokus ke profesional kemiliteran. Penertiban Ormas itu tugas Polri. Terkecuali Polri tidak mampu. Kalau Menhan dan Panglima TNI malfunction, untuk apa dipertahankan. Mundur saja kalau begitu,” tegas Yohan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/4).
Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai menteri yang menjaga pertahanan negara.
Bahkan Yohan menilai Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai tidak memiliki wawasan politik dan ekonomi kemaritiman yang baik.
"Sebagai negara archipelago, maka sumber daya ekonomi kita adalah sektor maritim. Ini yang harus dijaga mati-matian dengan sistem dan infrastruktur militer yang mumpuni,” ujarnya.
"Makanya, wawasan politik ekonomi kemaritiman menteri juga jangan ecek-ecek dong. Ketahanan pangan itu sudah ada kementerian teknisnya,” tandasnya.(RMOL)