Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mahfud MD: Indonesia Ada Kemajuan Meskipun Banyak Korupsinya


BACANEWS.ID - Tingkat kemiskinan di Indonesia dari pemerintahan presiden satu ke presiden berikutnya terus mengalami penurunan.

Pada era pra kemerdekaan, masyarakat Indonesia mayoritas miskin sekitar 99 persen. Namun, paca kemerdekaan dan akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno pada 1966 angka kemiskinan berkurang.

Begitu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci dalam acara Tadarus Demokrasi yang diselenggarakan oleh MMD Institute, Sabtu (1/5).

"Dulu ketika Indonesia belum merdeka, kita itu hampir semuanya miskin, begitu Indonesia merdeka dan Bung Karno memerintah sampai tahun 1966 itu kemiskinan berkurang," kata Mahfud MD.

"Dari yang dulu mungkin diperkirakan 99 persen kalau Indonesia tidak merdeka, dan ketika Bung Karno jatuh itu kalau enggak salah sekitar 54 persen orang Indonesia miskin," imbuhnya.

Mahfud melanjutkan, setelah kepemimpinan Bung Karno beralih ke Soeharto dengan Orde Baru selama 32 tahun dan pembangunan ekonomi terus digenjot hingga angka kemiskinan pun turun.

"Pak Harto jatuh tingkat kemiskinan tinggal 18 persen pada tahun 1997-1998," tuturnya.

Kemudian, lanjut Mahfud, seiring berjalannya reformasi dan presiden demi presiden berganti hingga pada periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun angka kemiskinan turun tinggal 11,7-11,9 persen.

"Nah pada saat Pak Jokowi memerintah 5 tahun pertama, angka kemiskinan turun menjadi 9,1 persen. Karena ada pandemi Covid-19 pada tahun ini konon naik lagi angka kemiskinan 9,7 persen," kata Mahfud MD.

"Artinya apa? Ada kemajuan meskipun banyak korupsinya. Karena negara Indonesia ini kaya raya kalaupun dikelola meskipun secara koruptif itu manfaatnya tetap banyak bagi rakyat. Apalagi kalau dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi," demikian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Turut hadir sejumlah narasumber dalam Tadarus Demokrasi tersebut antara lain ekonom senior INDEF Faisal Basri, Pendiri SMRC Saiful Mujani, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah. []