Muhammadiyah DIY Sebut Ngabalin Tuna Adab: Jokowi Harus Kontrol KSP
BACANEWS.ID - Pernyataan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang mengatakan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas berotak sungsang menuai kritik.
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (LHKP PWM DIY) menyebut Ngabalin tuna adab.
"Kami menuntut Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin untuk mengklarifikasi dan menyampaikan maaf secara terbuka karena telah mencederai kredibilitas Bapak Busyro Muqoddas selaku Pimpinan Muhammadiyah maupun kepada Keluarga Besar Muhammadiyah yang terusik dan gerah dengan statemen ngawur tuna-adab," kata Ketua LHKP PWM DIY, Suwandi Danu, melalui keterangan tertulis Jumat (14/5/2021).
Suwandi juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Pimpinan KSP agar mampu mengontrol sekaligus mengevaluasi sepak terjang personel-personelnya di KSP.
"Presiden harus mampu mengontrol KSP agar lebih beradab, sebagai representasi lembaga maupun lingkar dekat presiden," katanya.
Karena pernyataan tersebut, LHKP PWM DIY mengimbau kepada seluruh pejabat publik agar bersikap terbuka, jujur, tidak antikritik, satu kata dengan laku, serta berlandaskan keadaban publik dan akhlakul karimah. Dia juga meminta Jokowi konsisten menepati janji-janji antikorupsi.
"Kami meminta kepada Presiden serta para Pimpinan Lembaga Negara agar senantiasa konsisten dalam janji serta cita-cita antikorupsi, merepresentasikannya dalam laku dan kebijakan," katanya.
Termasuk dalam perkembangan terakhir, Suwandi menyebut pemerintah harus segera bersikap atas polemik dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan kebijakan yang progresif.
"Ini sebagai bentuk merespons tuntutan denyut nadi aspirasi publik yang menghendaki langkah-langkah nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," tegasnya.
Ali Mochtar Ngabalin sebelumnya menyebut Busyro Muqoddas berotak sungsang usai Busyro menyatakan KPK tamat di tangan Presiden Jokowi. Ngabalin tidak setuju dengan pernyataan Busyro.
"Otak-otak sungsang seperti Busyro Muqoddas ini merugikan persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan umat yang kuat dan berwibawa, kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini," tulis Ngabalin.
Reaksi Ngabalin atas pernyataan Busyro disampaikannya lewat akun Instagram bercentang birunya, Kamis (13/5/2021).
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas kemudian mengkritik pernyataan Ngabalin. Menurut Anwar, Ngabalin sebagai 'pihak Istana' telah merusak citra Presiden Jokowi.
"Menurut saya, Ngabalin lebih banyak merusak citra Jokowi daripada memperbaiki citra Jokowi. Lebih banyak masfadah (kerusakan). Jokowi menjadi terkesan antikritik, padahal Jokowi menyatakan dirinya terbuka terhadap kritik," kata Anwar Abbas.(dtk)
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (LHKP PWM DIY) menyebut Ngabalin tuna adab.
"Kami menuntut Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin untuk mengklarifikasi dan menyampaikan maaf secara terbuka karena telah mencederai kredibilitas Bapak Busyro Muqoddas selaku Pimpinan Muhammadiyah maupun kepada Keluarga Besar Muhammadiyah yang terusik dan gerah dengan statemen ngawur tuna-adab," kata Ketua LHKP PWM DIY, Suwandi Danu, melalui keterangan tertulis Jumat (14/5/2021).
Suwandi juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Pimpinan KSP agar mampu mengontrol sekaligus mengevaluasi sepak terjang personel-personelnya di KSP.
"Presiden harus mampu mengontrol KSP agar lebih beradab, sebagai representasi lembaga maupun lingkar dekat presiden," katanya.
Karena pernyataan tersebut, LHKP PWM DIY mengimbau kepada seluruh pejabat publik agar bersikap terbuka, jujur, tidak antikritik, satu kata dengan laku, serta berlandaskan keadaban publik dan akhlakul karimah. Dia juga meminta Jokowi konsisten menepati janji-janji antikorupsi.
"Kami meminta kepada Presiden serta para Pimpinan Lembaga Negara agar senantiasa konsisten dalam janji serta cita-cita antikorupsi, merepresentasikannya dalam laku dan kebijakan," katanya.
Termasuk dalam perkembangan terakhir, Suwandi menyebut pemerintah harus segera bersikap atas polemik dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan kebijakan yang progresif.
"Ini sebagai bentuk merespons tuntutan denyut nadi aspirasi publik yang menghendaki langkah-langkah nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," tegasnya.
Ali Mochtar Ngabalin sebelumnya menyebut Busyro Muqoddas berotak sungsang usai Busyro menyatakan KPK tamat di tangan Presiden Jokowi. Ngabalin tidak setuju dengan pernyataan Busyro.
"Otak-otak sungsang seperti Busyro Muqoddas ini merugikan persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan umat yang kuat dan berwibawa, kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini," tulis Ngabalin.
Reaksi Ngabalin atas pernyataan Busyro disampaikannya lewat akun Instagram bercentang birunya, Kamis (13/5/2021).
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas kemudian mengkritik pernyataan Ngabalin. Menurut Anwar, Ngabalin sebagai 'pihak Istana' telah merusak citra Presiden Jokowi.
"Menurut saya, Ngabalin lebih banyak merusak citra Jokowi daripada memperbaiki citra Jokowi. Lebih banyak masfadah (kerusakan). Jokowi menjadi terkesan antikritik, padahal Jokowi menyatakan dirinya terbuka terhadap kritik," kata Anwar Abbas.(dtk)