Risma Dituding Pencitraan, Politisi PDIP: Data Penduduk Amburadul Sejak Zaman Orde Baru
BACANEWS.ID - Salah kaprah bila menilai sikap Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini sebagai pencitraan saat mengungkap adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial.
Politisi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus berpandangan, ada yang sengaja menyudutkan Risma dengan tuduhan pencitraan.
"Itu kan anggapan orang, tidak berdasar,” ucap Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).
Dia menambahkan, selama ini data mengenai penerima bantuan sosial memang amburadul. Oleh karenanya, ia menilai sikap menteri dari PDIP itu yang melaporkan ke KPK sudah tepat.
"Bu Risma melakukan hal yang benar, ini bisa jadi cara untuk memperbaiki data dan sistem pendataan yang tidak pernah tuntas. Kekacauan data sudah terjadi sejak zaman orde baru dan tidak pernah tuntas,” katanya.
"Data yang kacau membuat sasaran tidak pernah sesuai dan membuka ruang untuk penyelewengan,” imbuhnya.
Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan, Risma paham mana hal yang bersifat fundamental dan juga pencitraan.
"Bu Risma itu latar berlakangnya birokrat, tentu dia tahu mana yang sifatnya fundamental dan mana yang pencitraan. Saya khawatir yang tidak setuju data itu dilaporkan justru yang mengambil manfaat selama ini,” tandasnya. (RMOL)
Politisi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus berpandangan, ada yang sengaja menyudutkan Risma dengan tuduhan pencitraan.
"Itu kan anggapan orang, tidak berdasar,” ucap Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).
Dia menambahkan, selama ini data mengenai penerima bantuan sosial memang amburadul. Oleh karenanya, ia menilai sikap menteri dari PDIP itu yang melaporkan ke KPK sudah tepat.
"Bu Risma melakukan hal yang benar, ini bisa jadi cara untuk memperbaiki data dan sistem pendataan yang tidak pernah tuntas. Kekacauan data sudah terjadi sejak zaman orde baru dan tidak pernah tuntas,” katanya.
"Data yang kacau membuat sasaran tidak pernah sesuai dan membuka ruang untuk penyelewengan,” imbuhnya.
Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan, Risma paham mana hal yang bersifat fundamental dan juga pencitraan.
"Bu Risma itu latar berlakangnya birokrat, tentu dia tahu mana yang sifatnya fundamental dan mana yang pencitraan. Saya khawatir yang tidak setuju data itu dilaporkan justru yang mengambil manfaat selama ini,” tandasnya. (RMOL)