44 Relawan Jokowi Jadi Komisaris BUMN, Peneliti: Kinerja Wallahu Alam...
BACANEWS.ID - Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Danang Widyoko mengungkapkan, bahwa setidaknya kekinian ada 44 relawan Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Nah sekarang politisi paling banyak teman-teman relawan (jadi komisaris BUMN) ada 44. Ini pada level BUMN saja, belum sampai anak (BUMN)," kata Danang dalam sebuah diskusi daring, Rabu (16/6/2021).
Menurut Danang, mudahnya relawan diakomodasi menduduki jabatan komisaris di BUMN lantaran tak memiliki atribut partai politik. Salah satu aturan memang pengurus partai politik tak boleh menduduki jabatan di BUMN.
"Mengapa relawan paling banyak karena aturan penempatan BUMN itu menjadi komisaris itu bukan pengurus parpol jadi relawan paling menang dari anggota parpol yang lain. Bajunya tanpa partai jadi dia relatif mudah dimasukan ke BUMN karena memang nggak ada hambatan itu non partainya tidak terpenuhi," tuturnya.
Terkait soal kinerja, Danang juga mempertanyakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Ia mengaku belum bisa melihat soal kinerja para relawan yang menjadi komisaris di BUMN.
"Kalau soal kinerja Wallahu alam lah, nanti pak Erick yang jelaskan seperti apa gitu ya," ungkapnya.
Tak hanya relawan yang menduduki jabatan komisaris. Tercatat dari partai politik juga menduduki jabatan komisaris. Dari mulai PDIP ada 7 orang, Golkar 4 orang, NasDem 3, Gerindra 2 dan PKB 2 orang.
Ada pun sisanya yakni dari organisasi masyarakat atau ormas yaitu Nahdlatul Ulama (NU) ada sebanyak 5 orang duduki jabatan komisaris.
"Hal yang harus dibenahi pada komisaris dari politisi adalah soal pendanaan politik yang tidak diatur dengan baik," tandasnya. []
"Nah sekarang politisi paling banyak teman-teman relawan (jadi komisaris BUMN) ada 44. Ini pada level BUMN saja, belum sampai anak (BUMN)," kata Danang dalam sebuah diskusi daring, Rabu (16/6/2021).
Menurut Danang, mudahnya relawan diakomodasi menduduki jabatan komisaris di BUMN lantaran tak memiliki atribut partai politik. Salah satu aturan memang pengurus partai politik tak boleh menduduki jabatan di BUMN.
"Mengapa relawan paling banyak karena aturan penempatan BUMN itu menjadi komisaris itu bukan pengurus parpol jadi relawan paling menang dari anggota parpol yang lain. Bajunya tanpa partai jadi dia relatif mudah dimasukan ke BUMN karena memang nggak ada hambatan itu non partainya tidak terpenuhi," tuturnya.
Terkait soal kinerja, Danang juga mempertanyakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Ia mengaku belum bisa melihat soal kinerja para relawan yang menjadi komisaris di BUMN.
"Kalau soal kinerja Wallahu alam lah, nanti pak Erick yang jelaskan seperti apa gitu ya," ungkapnya.
Tak hanya relawan yang menduduki jabatan komisaris. Tercatat dari partai politik juga menduduki jabatan komisaris. Dari mulai PDIP ada 7 orang, Golkar 4 orang, NasDem 3, Gerindra 2 dan PKB 2 orang.
Ada pun sisanya yakni dari organisasi masyarakat atau ormas yaitu Nahdlatul Ulama (NU) ada sebanyak 5 orang duduki jabatan komisaris.
"Hal yang harus dibenahi pada komisaris dari politisi adalah soal pendanaan politik yang tidak diatur dengan baik," tandasnya. []