Anggaran Tak Terduga Gibran Naik 1.000 Persen! Jadi Rp 110 Miliar
BACANEWS.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan DPRD Solo menyepakati besaran anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) pada APBD Perubahan 2021 menjadi Rp 110 miliar.
Jumlah tersebut naik 11 kali lipat atau 1.000 persen dari APBD murni tahun ini yang berjumlah Rp 10 miliar.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menjelaskan dana sebesar itu digunakan untuk kepentingan penanganan COVID-19 hingga Desember 2021. Penggunaannya antara lain untuk bantuan sosial (bansos) dan pengoperasian tempat isolasi terpusat.
"Dampaknya kan luas sekali, ini untuk bansos, tempat isolasi. Kita siapin buat jaga-jaga sampai akhir tahun untuk penanganan COVID dan dampaknya," kata Gibran saat dijumpai di Balai Kota Solo, Kamis.
Dari dana Rp 110 miliar itu, dana untuk bansos dianggarkan sekitar Rp 31 miliar. Diperkirakan ada 45.507 keluarga yang bakal mendapatkan bansos Pemkot Solo.
"Pemberian sembako itu untuk 45.507 KK, dukungan alat kesehatan, isolasi mandiri, dan operasional lain," ujar dia.
Untuk tempat isolasi terpusat, Gibran menyiapkan delapan tempat. Namun hingga saat ini baru digunakan beberapa tempat, menyesuaikan jumlah warga yang menjalankan isolasi.
Terpisah, anggota Komisi I DPRD Solo yang membidangi anggaran, Ginda Ferachtriawan, mengatakan anggaran BTT itu awalnya hanya berjumlah Rp 10 miliar pada APBD 2021. Kemudian sempat diusulkan naik menjadi Rp 50 miliar, namun akhirnya disepakati Rp 110 miliar.
"Sebelumnya diajukan Rp 50 miliar. Tetapi pada saat rapat KUPA-PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) disepakati Rp 110 miliar," kata Ginda saat dihubungi detikcom.
Adapun dana Rp 110 miliar itu bakal digunakan untuk banyak kepentingan. Satu di antaranya untuk bansos selama tiga bulan.
"Untuk bansos tiga bulan, dianggarkan Rp 31 miliar. Kemudian untuk isolasi terpusat Rp 7 miliar, alat kesehatan Rp 5 miliar, isoman dan dapur umum Rp 5 miliar, dan lain-lain untuk penanganan COVID-19," ujarnya.
Pihaknya juga meminta Pemkot Solo untuk menyalurkan bansos dengan tepat sasaran. Penerima bansos Pemkot Solo harus dipastikan sebagai warga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
"Kita di Komisi 1 akan memastikan bahwa data itu harus tepat sasaran. Karena saat ini pemerintah pusat juga sudah menyalurkan bantuan melalui berbagai program," ungkap dia.(detik)
Jumlah tersebut naik 11 kali lipat atau 1.000 persen dari APBD murni tahun ini yang berjumlah Rp 10 miliar.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menjelaskan dana sebesar itu digunakan untuk kepentingan penanganan COVID-19 hingga Desember 2021. Penggunaannya antara lain untuk bantuan sosial (bansos) dan pengoperasian tempat isolasi terpusat.
"Dampaknya kan luas sekali, ini untuk bansos, tempat isolasi. Kita siapin buat jaga-jaga sampai akhir tahun untuk penanganan COVID dan dampaknya," kata Gibran saat dijumpai di Balai Kota Solo, Kamis.
Dari dana Rp 110 miliar itu, dana untuk bansos dianggarkan sekitar Rp 31 miliar. Diperkirakan ada 45.507 keluarga yang bakal mendapatkan bansos Pemkot Solo.
"Pemberian sembako itu untuk 45.507 KK, dukungan alat kesehatan, isolasi mandiri, dan operasional lain," ujar dia.
Untuk tempat isolasi terpusat, Gibran menyiapkan delapan tempat. Namun hingga saat ini baru digunakan beberapa tempat, menyesuaikan jumlah warga yang menjalankan isolasi.
Terpisah, anggota Komisi I DPRD Solo yang membidangi anggaran, Ginda Ferachtriawan, mengatakan anggaran BTT itu awalnya hanya berjumlah Rp 10 miliar pada APBD 2021. Kemudian sempat diusulkan naik menjadi Rp 50 miliar, namun akhirnya disepakati Rp 110 miliar.
"Sebelumnya diajukan Rp 50 miliar. Tetapi pada saat rapat KUPA-PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) disepakati Rp 110 miliar," kata Ginda saat dihubungi detikcom.
Adapun dana Rp 110 miliar itu bakal digunakan untuk banyak kepentingan. Satu di antaranya untuk bansos selama tiga bulan.
"Untuk bansos tiga bulan, dianggarkan Rp 31 miliar. Kemudian untuk isolasi terpusat Rp 7 miliar, alat kesehatan Rp 5 miliar, isoman dan dapur umum Rp 5 miliar, dan lain-lain untuk penanganan COVID-19," ujarnya.
Pihaknya juga meminta Pemkot Solo untuk menyalurkan bansos dengan tepat sasaran. Penerima bansos Pemkot Solo harus dipastikan sebagai warga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
"Kita di Komisi 1 akan memastikan bahwa data itu harus tepat sasaran. Karena saat ini pemerintah pusat juga sudah menyalurkan bantuan melalui berbagai program," ungkap dia.(detik)