PB HMI Instruksikan Seluruh Cabang di Indonesia melakukan Demo
BACANEWS.ID - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) menginstruksikan badko dan cabang seluruh Indonesia melakukan demo pada 6 dan 13 Agustus 2021.
“Badko dan Cabang HMI melakukan aksi unjuk rasa secara serentak pada tanggal 6 dan 13 Agustus 2021 serta aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021,” kata PJ Ketum PB HMI Abdul Muis Amiruddin dalam pernyataannya kepada www.suaranasional.com, Senen (2/8). /2021).
Selain itu, PB HMI menilai alokasi anggaran dana Covid yang fantastis dipandang tidak transparan sehingga perlu untuk dibuka kepada publik karena banyak indikasi terjadinya anggaran.
Pemerintah Pusat dan daerah tidak terintegrasi terkait dengan data, baik dalam jumlah penderita maupun
penyintas Covid-19. Belum lagi dalam setiap penyusunan dan pelaksanaannya dibuat panik dan kaget akan setiap kebijakan dan program baru.
“Pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), masyarakat merasa belum siap untuk mandiri sehingga muncul mulai dari panic buying alat kesehatan dan obat-obatan hingga kejadian represifitas meningkat untuk penertiban kegiatan masyarakat,” kata PB HMI.
Dalam konteks penyelenggaraan liburan dan fasilitas kesehatan, prioritas pemerintah masih tetap di Jawa dan Bali. Padahal realitanya selain di Jawa dan Bali yang memiliki angka kematian tertinggi seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan perlu juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sertifikat vaksin menjadi masalah lain yang akan menjadi diskriminasi maupun hambatan administrasi publik mengingat masih belum merata akses terhadap vaksinasi.
Dalam simpang siurnya data Covid-19 sebagaimana yang kita akses, data
pemerintah bahkan menunjukkan tren covid-19 meningkat hingga 3,3 Juta jiwa pada Juli 2021 yang berarti kebijakan yang telah dilakukan pemerintah belum bisa disebut sebagai solusi untuk lepas dari belenggu Covid-19 . PB HMI menilai Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tidak bekerja sesuai dengan fungsinya.
Pemerintah harus lebih bersimpati dan berempati terhadap penderitaan
rakyat selama Pandemi.
“Penyelenggaraan pemerintahan harus ada keperihatinan juga sikap yang hati-hati dalam menyampaikan pendapat serta merespon keresahan. Keresahan kami jangan dijadikan bahan bercanda sebagai sekolah. Kami ingin berpartisipasi berpartisipasi serta membangun peradaban Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh warga negara,” tulisnya.
PB HMI mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem dan standar penanganan maupun penanganan serta keamanan masyarakat selama Covid-19 agar tidak terjadi ketakutan, kebingungan, ketidakpastian serta keresahan masyarakat.
“Kami menyadari bahwa adanya keterbatasan sumber daya selama Covid. Namun berikan masyarakat juga kepastian akan kebijakan transisi yang dapat mengakomodir secara kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
“Badko dan Cabang HMI melakukan aksi unjuk rasa secara serentak pada tanggal 6 dan 13 Agustus 2021 serta aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021,” kata PJ Ketum PB HMI Abdul Muis Amiruddin dalam pernyataannya kepada www.suaranasional.com, Senen (2/8). /2021).
Selain itu, PB HMI menilai alokasi anggaran dana Covid yang fantastis dipandang tidak transparan sehingga perlu untuk dibuka kepada publik karena banyak indikasi terjadinya anggaran.
Pemerintah Pusat dan daerah tidak terintegrasi terkait dengan data, baik dalam jumlah penderita maupun
penyintas Covid-19. Belum lagi dalam setiap penyusunan dan pelaksanaannya dibuat panik dan kaget akan setiap kebijakan dan program baru.
“Pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), masyarakat merasa belum siap untuk mandiri sehingga muncul mulai dari panic buying alat kesehatan dan obat-obatan hingga kejadian represifitas meningkat untuk penertiban kegiatan masyarakat,” kata PB HMI.
Dalam konteks penyelenggaraan liburan dan fasilitas kesehatan, prioritas pemerintah masih tetap di Jawa dan Bali. Padahal realitanya selain di Jawa dan Bali yang memiliki angka kematian tertinggi seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan perlu juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sertifikat vaksin menjadi masalah lain yang akan menjadi diskriminasi maupun hambatan administrasi publik mengingat masih belum merata akses terhadap vaksinasi.
Dalam simpang siurnya data Covid-19 sebagaimana yang kita akses, data
pemerintah bahkan menunjukkan tren covid-19 meningkat hingga 3,3 Juta jiwa pada Juli 2021 yang berarti kebijakan yang telah dilakukan pemerintah belum bisa disebut sebagai solusi untuk lepas dari belenggu Covid-19 . PB HMI menilai Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tidak bekerja sesuai dengan fungsinya.
Pemerintah harus lebih bersimpati dan berempati terhadap penderitaan
rakyat selama Pandemi.
“Penyelenggaraan pemerintahan harus ada keperihatinan juga sikap yang hati-hati dalam menyampaikan pendapat serta merespon keresahan. Keresahan kami jangan dijadikan bahan bercanda sebagai sekolah. Kami ingin berpartisipasi berpartisipasi serta membangun peradaban Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh warga negara,” tulisnya.
PB HMI mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem dan standar penanganan maupun penanganan serta keamanan masyarakat selama Covid-19 agar tidak terjadi ketakutan, kebingungan, ketidakpastian serta keresahan masyarakat.
“Kami menyadari bahwa adanya keterbatasan sumber daya selama Covid. Namun berikan masyarakat juga kepastian akan kebijakan transisi yang dapat mengakomodir secara kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.